Batu Bara Bara Pos TV
Pasca terjadinya warga blokade di jalur rel Kereta Api (KA) Desa Lalang, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Yahdi Khoir Harahap minta pihak Balai Teknik Perkeretaapian Sumut untuk realisasikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Hal tersebut disampaikan Yahdi Khoir (YK) kepada wartawan melalui ponsel usai berkomunikasi dengan Kepala BTP Sumut Jimmi Gultom. Sabtu (1/3/2025).
"Kita hanya minta pihak BTP Sumut untuk merealisasikan hasil RDP di DPRD Sumut beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah Ka Balai sudah respon dan langsung lakukan rapat pasca terjadinya pemblokiran warga Desa Lalang di jalur KA," ungkap YK.
Dijelaskan YK bahwa hasil RDP tersebut ada beberapa kesepakatan diantaranya :
1. Mengupayakan pemasangan palang pd perlintasan sebidang resmi
2. Yg belum berpalang agar dijaga secara swakarsa bekerjasama dgn pemerintah setempat
3. Menyelesaikan jalan frontage (jalan sejajar dengan jalur KA tg menuju underpass)
4. Menutup perlintasan tidak resmi
"Terkait pembebasan lahan yang belum selesai kita juga minta ikut serta mengawal hal tersebut," ujar YK.
Kepala BTP Wilayah 1 Sumut, Jimmi Gultom memgatakan siap menampung aspirasi masyarakat dan kerjasama dengan DPRD dan pemerintahan setempat.
Disebut Jimmi Kami koordinasikan kembali dgn rekan2 dishub provinsi dan kabupaten.
"Sementara PT.KAI akan membuat portal sederhana dalam waktu dekat ini," jelas Jimmi.
Lanjut Jimmi, untuk dibeberapa titik Balai sdh membangunkan pintu perlintasan dan underpass yg dikoneksikan dgn frontage (akan tetapi untuk jalan frontage sd saat ini terkendala krn masih ada lahan yg tdk terima proses konsinyasi, sehingga anggaran konstruksi sdh tdk teralokasikan lagi.
"Untuk perlintasan swakarsa masyarakat, perlu ada kepastian pengelolaannya oleh rekan2 di pemda Pak. Hal ini yg perlu kami diskusikan dikhawatirkan bila tdk ada kejelasan pengelolaan bila tiba2 tidak dijaga akan berdampak lebih parah lagi untuk keselamatan warga di perlintasan," terang Jimmi.
Terutamanya dgn adanya effisiensi saat ini berdampak juga baik di pemerintah pusat dan daerah.
"Hal2 ini akan kami diskusikan serta koordinasikan lanjut Pak," ungkap Jimmi melalui pesan Wa dengan YK. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar