Bara Pos TV
Keluhan para kepala sekolah dan kepala sekolah menjadi sasaran empuk bagi para pemangku jabatan yang diatasnya.
Berbagai macam judul yang diajukan oleh oknum - oknum yang menjual pangkatnya untuk menguras Dana Desa (DD) dan Dana BOS di setiap sekolah yang memiliki murid yang banyak.
Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum - oknum yang menggunakan kekuasaanya kian tak terkendali.
Tak jarang para kepala desa dan kepala sekolah menjerit dan curhat kepada sesama komunitasnya.
Untuk menutupi anggaran yang tidak dimakan dan tidak diminum jumlahnya sangat signifikan, harus gunakan anggaran fisik 400 san juta saja tidak mampu menutupi kebocoran dana desa. Kepala sekolah juga harus membuat laporan ekstra agar bisa menutupi kebocoran Dana BOS.
Silih berganti pimpinan tak juga menghilangkan tradisi salah tersebut, seolah - olah para pemegang kuasa pimpinan menjadikan ajang pemerasan tersebut menjadi legal.
Konsekwensi apabila kepala desa dan kepala sekolah tidak memenuhi permintaan mereka maka siap - siap akan diperiksa pengeluaran anggaran dengan alasan adanya laporan.
Fenomena ajang pemerasan ini sepertinya sudah terkondisikan dari mulai tingkat atas hingga kebawah, besarannya saja yang agak berbeda setiap tahunnya terutama pada akhir tahun dan lebaran.
Akankah tradisi salah ini akan berlanjut...
Atau...kapankah ajang pemerasan ini kan berakhir...
Pasca ditetapkannya Prabowo - Gibran sebagai pemenang pada Pilpres Februari 2024 bisa memberantas KKN yang terorganisir dengan masiv.
Terkait benar tidaknya indikasi pemerasan yang lakukan instansi terkait terpulang kepada pembaca untuk menilainya dari sudut pandang yang berbeda.
Masih ada harapan lewat tangan Presiden Prabowo - Gibran bisa memberangus pemerasan yang dilakukan para pemangku kekuasaan kepada Kepala Desa dan Kepala sekolah disemua tingkatan.
Penulis Opini : Sholeh Pelka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar